This technical report describes efforts to mitigate bycatch through gear modifications and adaptations in the tropical shrimp-trawl fisheries of over 30 countries. It provides a summary of efforts by each country and then synthesizes them to identify and describe best practice. A best practice in bycatch reduction is the application or adoption of appropriate, recognized approaches to modifying fishing gear, with the objective of reducing bycatch to the greatest extent practicable. This information serves as a benchmark to identify countries that are taking appropriate steps to reduce bycatch and those that are not. It also provides context from which the outcomes of research on bycatch reduction can be evaluated and compared, including the identification of effective bycatch reduction devices, and serves to identify future research priorities. In the context of this report, best practice includes the installation and use of TEDs and BRDs that are optimally rigged and operated so as to reduce bycatch. It also includes the application of appropriate regulations to ensure effective performance, as well as the introduction of effective outreach and extension programmes to enhance and sustain best practice to reduce bycatch.
This technical report describes efforts to mitigate bycatch through gear modifications and adaptations in the tropical shrimp-trawl fisheries of over 30 countries.
Pada abad ke 21 ini, siapa pun dosen atau tenaga pendidik yang akan menulis modul ajar di perguruan tinggi, pasti akan mengalami ketidak percayaan diri. Ada semacam keraguan dan kegelisahan ketika mencoba untuk memilih dan memasukkan imajinasi pemikirannya yang sekiranya layak dapat diterima dan dapat dipahami oleh para mahasiswanya yang mengambil mata kuliahnya tentang masalah-masalah pembangunan yang semakin komplek. Apalagi dengan tema pembangunan ekonomi politik sebagai isu strategis baru di dunia. Karena itu, penulis sadar bahwa belajar modul tentang pembangunan ekonomi politik akan berbeda maknanya dengan praktek-praktek pembangunan ekonomi politik di dunia nyata. Sehingga pada akhirnya, penulis hanya mampu menulis apa yang bisa di tulis sebagai wujud dari rasa memungkinkan apa yang diinginkan oleh masyarakat akademis di era digital sebagai model pendidikan revolusi industry 4.0 atau revolusi industry 5.0 yang menuntut adanya perubahan pencapaian tujuan pendidikan yang berorientasi pada output/outcome based education (OBE) yaitu teknologi. Modul ajar “Ekonomi Politik” ini pada awalnya dipersiapkan untuk modul pembelajaran mahasiswa program Distance Learning Universitas Brawijaya Program Studi Ilmu Administrasi Publik, bersamaan dengan modul lain dalam program belajar jarak jauh (BJJ) sebagai jenis pendidikan untuk melayani mahasiswa yang berada kerja di rumah atau di kantor (model daring dan home work), tetapi dia masih mampu dan bisa melakukan komunikasi dengan para dosen dan mahasiswa lainnya melalui komunikasi berbasis komputer, seperti: e-mail, forum virtual elektronik, videoconference, dan bentuk-bentuk lainnya. Oleh karena itu, modul ajar Ekonomi Politik ini sengaja disusun dengan 17 (tujuh belas) pokok bahasan untuk menyesuaikan dengan aturan Rencana Pengajaran Semester (RPS) yang sebenarnya hanya 16 (enam belas) kali tatap muka sebagai tradisi akademis yang berlaku umum dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Tentunya, penyajian materi pokok dalam modul ajar ini tidak akan pernah memuaskan para pembaca (khususnya bagi mahasiswa), namun langkah inilah yang dapat penulis lakukan sebagai posisi tengah untuk mengatasi dilemma dari keraguan dan kegelisahan tadi. Belajar modul adalah sebuah pilihan, pilihan tidak akan pernah berakhir, dan yang berakhir ketika kita mulai menghentikan untuk belajar. Mudah-mudahan dengan modul ajar ini, akan mengisi kekosongan karya anak bangsa mengenai buku teks yang sekarang ini dirasakan sudah mulai pudar dan sangat langka. Terima kasih, khususnya kepada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memprakarsai penulisan modul ajar untuk konsumsi para mahasiswa peserta didiknya, Selamat bekerja dan berkarya.
Oleh karena itu, modul ajar Ekonomi Politik ini sengaja disusun dengan 17 (tujuh belas) pokok bahasan untuk menyesuaikan dengan aturan Rencana Pengajaran Semester (RPS) yang sebenarnya hanya 16 (enam belas) kali tatap muka sebagai tradisi ...
